Program Kartu Prakerja Tidak Targeted dan Sebuah Pemborosan

Beberapa waktu lalu Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono (CNN Indonesia, 4/9/2020) meminta pemerintah daerah untuk membantu sosialisasi Program Kartu Prakerja. Ia juga meminta pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan untuk peserta Kartu Prekerja tersebut, seperti sarana digital dan sarana kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas.

Permintaan ini tampaknya tidak mudah bagi pemerintah daerah, sebab sedari awal Program Kartu Prakerja tidak didesain untuk melibatkan pemerintah daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah juga sedang fokus pada penanganan Covid-19, termasuk dari sisi anggarannya.

Big Data UMKM dan Tenaga Kerja Lokal

Meskipun demikian, pemerintah daerah memang harus bergerak untuk memitigasi naiknya angka pengangguran dan kemiskinan. Karena itu penting sekali pemerintah daerah dan pemerintah pusat dari sekarang menyiapkan big data untuk UMKM dan tenaga kerja lokal yang akan sangat membantu ke depannya dalam membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran dan lebih berdampak.

Kartu Prakerja Tidak Targeted

Sedangkan Program Kartu Prakerja yang diluncurkan pemerintah boleh dibilang kurang efektif. Mengapa? Karena program ini idealnya ditujukan kepada angkatan kerja berusia muda yang lebih familiar dengan teknologi dan aktivitas online.

Memang sebelum masa pandemi Covid-19, berdasarkan data BPS  mayoritas pengangguran berasal dari generasi Z, yaitu sekitar 48,6 persen dari 6,8 juta pengangguran pada tahun 2019. Namun seiring dengan jatuhnya perekonomian kita akibat wabah, maka terjadi pula peningkatan pengangguran dari penduduk berumur 24 tahun ke atas.

Pemborosan Anggaran

Di sisi lain dengan anggaran 20 trilyun rupiah dan taget peserta 5,6 juta orang, Program Kartu Prakerja lebih condong menjadi program pemborosan anggaran. Sebagai contoh, biaya pelatihan sebesar satu juta rupiah menjadi kurang logis di saat melimpahnya tutorial dan tayangan video online yang dapat diakses secara gratis melalui Youtube dan berbagai website lainnya.

Program ini semestinya lebih targeted dan efisien anggarannya. Sehingga trilyunan dana negara tersebut dapat dialokasikan untuk program bantuan sosial yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk mempertahankan daya beli, bukan sebaliknya memberikan keuntungan bagi perusahaan-perusahaan besar di balik penyedia jasa pelatihan online. []