News Analysis Banjarmasin Post Kamis 24 November 2022
Mengenai masalah kekosongan blanko KTP elektronik.
———————–
DENGAN manajemen dan pengelolaan database KTP Elektronik yang baik, pemerintah pusat semestinya dapat memproyeksikan kebutuhan blangko. Bahkan pemerintah pusat bisa memproyeksikan kebutuhan hingga level kelurahan. Artinya kekosongan blanko KTP seharusnya dapat dimitigasi jika pemerintah betul-betul berbasis data dengan dukungan teknologi digital.
Jika persoalan blanko KTP berkepanjangan maka itu berpotensi menghambat berbagai layanan publik yang dibutuhkan masyarakat. Termasuk bisa memunculkan masalah bagi Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.
Sementara adanya KTP digital belum bisa menjadi solusi karena dua faktor. Pertama literasi teknologi digital masyarakat masih rendah. Banyak anggota masyarakat yang memiliki smartphone tapi pemahaman dan pengetahuannya untuk memanfaatkan dan melindungi dirinya belum se-smart gadgetnya.
Kedua, negara belum dapat menjamin keamanan data digital warga negara. Hal itu terlihat dari sering terjadi kebocoran data penduduk baik yang dikelola oleh pemerintah sendiri, BUMN maupun swasta.
(rii)
About The Author:
Hidayatullah Muttaqin adalah dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat, anggota Tim Pakar Covid-19 ULM dan Tim Ahli Satgas Covid-19 Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020-2022. Email: Me@Taqin.ID
