Pemerintah Mesti Evaluasi Pos-Pos Belanja yang Dipandang Boros

Ekonom dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Hidayatullah Muttaqin mengatakan pemerintah mesti melakukan evaluasi terhadap pos-pos belanja yang dipandang boros.
——————

Muttaqin menyebut dalam situasi daya beli masyarakat belum pulih dari dampak pandemi, sebaiknya pemerintah tetap berusaha menjaga agar harga BBM subsidi tidak mengalami kenaikan.

Dia mengatakan, kebijakan menaikkan harga BBM untuk menghemat biaya subsidi mungkin tidak sepadan dengan biaya ekonomi yang dihasilkan berupa pelemahan daya beli masyarakat dan melambatnya laju pemulihan ekonomi di triwulan ke-3 dan ke-4 tahun ini.

Sebab, jika daya beli masyarakat melemah maka permintaan agregat dalam perekonomian juga akan melambat dan mengancam dunia usaha.

Menurut Muttaqin, berkurangnya produksi yang dihasilkan untuk menyesuaikan dengan permintaan konsumen jelas merugikan masyarakat juga.

“Pengurangan produksi pada komoditi yang terdampak pelemahan daya beli masyarakat menyebabkan menurunnya kesempatan kerja. Ini menjadi pukulan balik bagi masyarakat dan ekonomi kita,” kata ekonom jebolan Universitas Birmingham Inggris itu.

Selengkapnya di Antaranews